Kebijakan Penanggulangan TB di Indonesia- Penanggulangan TB di Indonesia dilaksanakan sesuai denan azas desentralisasi dengan Kabupaten/Kota sebagai titik berat manajemen program dalam kerangka otonomi yang meliputi : persencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta menjamin ketersediaan sumber daya (dana, tenaga, sarana dan prasarana)
- Penaggulangan TB dilaksanakan dengan menggunakan strategi DOTS
- Penguatan kebijakan untuk meningkatkan komitmen daerah terhadap program penanggulangan TB
- Penguatan strategi DOTS dan pengembangannya ditujukan terhadap peningkatan mutu pelayanan, kemudahan akses untuk penemuan dan pengobatan sehingga mampu memutuskan rantai penularan dan mencegah terjadinya MDR-TB.
- Penemuan dan pengobatan dalam rangka penanggulangan TB dilaksanakan oleh seluruh Unit Pelayanan Kesehatan (UPK), meliputi Puskesmas, Rumah Sakit Pemerintah dan swasta. Rumah Sakit Paru (RSP), Balai Pengobatan Penyakit Paru Paru (BP4), Klinik Pengobatan lain serta Dokter Parktek Swasta (DPS).
- Penanggulang TB dilaksanakan melalui promosi, penggaalangan kerjasama dan kemitraan dengan progrm terkait, sektor pemerintah, non pemerintah dan swasta dalam wujud Gerakan Terpadu Nasional Penanggulangan TB (Gerdunas TB).
- Peningkatan kemampuan laboratorium di berbagai tingkat pelayanan ditujukan untuk peningkatan mutu pelayanan dan jejaring.
- Obat Anti Tuberkulosis (OAT) untuk penanggulangan TB diberikan kepada pasien secara cuma cuma dan dijamin ketersediaannya.
- Ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten dalam jumlah yang memadai untuk meningkatkan dan mempertahankan kinerja program.
- Penanggulangan TB diprioritaskan kepada kelompok miskin dan kelompok rentan terhadap TB.
- Penanggulangan TB harus berkolaborasi dengan penanggulangan HIV.
- Pasien TB tidak dijauhkan dari keluarga, masyarakat dan pekerjaannya.
- Memperhatikan komitmen Internasional yang termuat dalm MDGs.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar